ROTE NDAO, GARDA SELATAN – Kolaborasi Pusat-Daerah terkait penanganan stunting dan rencana pembangunan ifrastruktur wilayah perbatasan, kembali jadi topik pembahasan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menghadiri undangan khusus BNPP, Rabu (08/10/2025) dalam rangka pembahasan dukungan terhadap Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur terkait Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan.
Menurut Bupati Paulus Henuk, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat guna memperkuat sinergitas dan kolaborasi antarinstansi dalam mempercepat penurunan angka stunting di kawasan perbatasan yang masih dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan.
“Dalam kegiatan ini, dibahas berbagai strategi dan pendekatan komprehensif dalam menangani persoalan stunting karena stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, akan tetapi isu multidimensi yang berhubungan dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta infrastruktur dasar,” ujar Bupati Paulus Henuk.
Dalam kegiatan yang dihariri Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP, Bupati Paulus Henuk Dalam mengusulkan agar Pemerintah Pusat membentuk Lembaga Khusus atau Badan Nasional yang fokus menangani persoalan stunting secara terpadu. Sehingga, pelaksanaan program di berbagai daerah dapat lebih terkoordinasi, efektif, dan berdampak nyata.
Dinas Kesehatan, sambung Bupati Paulus Henuk, berperan dalam layanan gizi dan kesehatan ibu-anak, Dinas Pendidikan berperan dalam membangun kesadaran gizi sejak usia dini, Dinas PUPR berperan menyediakan sarana air bersih dan sanitasi yang layak, Dinas Ketahanan Pangan menjamin ketersediaan pangan bergizi, Dinas Sosial memperkuat ketahanan keluarga, serta dinas-dinas lain juga memiliki peranan yang tak kalah penting dalam upaya penanganan stunting.
“Penanganan Stunting memerlukan kerja sama yang kuat dari seluruh sektor dan tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan jajaran pemerintahan terkecil di desa-desa, sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Paulus Henuk.
Selain itu, tambah Bupati Paulus Henuk, dalam pertemuan yang dibalut suasana keakraban itu juga didiskusikan berbagai isu strategis yang dihadapi oleh daerah perbatasan, termasuk pentingnya peningkatan infrastruktur dasar, pemerataan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal sebagai upaya menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan di wilayah terluar Indonesia. ***
